Jumat, 30 Maret 2012

Peta Hijau Pejalan Kaki: Pertemuan I (*)

Suasana di kawasan Nol Km Jogja

Pernahkan membayangkan Malioboro tanpa kendaraan bermotor? Bagaimana gambaran suasananya? Mungkinkah?

Sederet pertanyaan itu kerap menyapa saya. Saya yang bukan warga asli Kota Jogja ini selalu mengidam-idamkan jalanan di Malioboro itu bebas dari kendaraan bermotor. Orang lalu lalang di atasnya, menawar barang-barang, berfoto bersama, dan nongkrong di bangku-bangku taman. Sesekali andong dan becak melintas, menyisakan alunan suara sepatu kuda dan denting klakson becak yang khas. Sepertinya menyenangkan jika imajinasi itu mewujud dalam kehidupan nyata.

Berangkat dari khayalan itu maka saya menggabungkan diri –atas nama Jaladwara- untuk turut serta dalam pembuatan Peta Hijau Pejalan Kaki di Yogyakarta. Dalam proses pemetannya Jaladwara akan bekerja bersama teman-teman dari Paguyuban Pengamat Burung Jogja [PPBJ], Flora Indonesia, Peta HijauYogyakarta, serta seorang teman penggagas yang berasal dari Jakarta.

Ada banyak tahap yang harus dilalui untuk merealisasikan peta ini. Di awal sudah bisa dibayangkan akan ada berapa pertemuan hanya untuk menggodok dan mematangkan ide pembuatan peta. Tapi proses ini bagi saya sangat menyenangkan karena kami membangunnya tahap demi tahap dengan pembelajaran yang menarik di tiap tahap.

Daya tarik menjadi dasar pemikiran kami. Untuk menarik minat warga kota kembali berjalan kaki diperlukan daya tarik yang memikat. Maka kami menawarkan aspek pusaka, flora, dan fauna untuk “menghipnotis” warga kota. Kami juga  mengampanyekan untuk menikmati kota dengan cara yang woles (**) yaitu dengan berjalan kaki.

Pertemuan awal kali ini difokuskan untuk berbagi ide pemetaan fasilitas pejalan kaki di Jogja. Apakah memang perlu dibuat peta tentang hal itu? Jika perlu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya?

Teman dari Peta Hijau Yogyakarta, Joyo, menyoroti pendokumentasian melalui foto atau video mengenai perilaku pengendara motor terhadap fasilitas pejalan kaki. Sikap pejalan kaki mengenai fasilitas yang disediakan untuk mereka pun wajib dicermati. Joyo menekankan pembuatan peta hijau pejalan kaki yang dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah perilaku pengguna jalan.

Hal yang perlu diperhatikan sedari awal ialah mengenai cara mengomunikasikan peta ini nantinya. Dibutuhkan strategi komunikasi yang jitu untuk penyebarluasannya. Muncul kekhawatiran jika hasil pemetaan menunjukkan banyak jalur pejalan kaki yang dikategorikan buruk justru semakin memperkuat alasan untuk tidak berjalan kaki di Jogja. Sebaliknya, jika yang diinformasikan hanya hal-hal yang positif saja maka akan jadi pembenaran bagi pemerintah kota untuk menyatakan bahwa tidak ada masalah di dalam kota.

Sementara itu Satriya dari Peta Hijau Yogyakarta mengusulkan jika video dokumentasi yang telah dibuat bisa diputar di layar publik di daerah Taman Parkir Abu Bakar Ali. Jadi semua warga kota bisa menikmatinya.

Isu pedestrian potensial untuk menjadi sebuah gerakan sosial menurut Febri dari Flora Indonesia. Ia menyoroti aspek flora terkait dengan jalur pedestrian ini.

Menurut Febri terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk penanaman pohon, seperti estetika, fungsi ekologi, dan iklim mikro. Yang terjadi selama ini ialah banyak ruas jalan yang diperkeras sehingga justru menyulitkan proses peresapan air  ke dalam tanah. Maka dari itu, perlu menciptakan daerah serapan air di sekitar jalan.

Febri mengamati bahwa tingkat kepemilikan warga terhadapa jalan raya sangat minim. Mereka kemudian menjadi tidak peduli jika terdapat masalah di jalan raya. Hal ini berbeda dengan kondisi jalan-jalan di kampung.

Pendapat Febri diamini oleh Joyo. Ia lebih percaya dengan mekanisme komunitas di jalan-jalan kampung. Menurut Joyo, warga biasanya membuat kesepahaman di antara mereka untuk mengelola jalan kampung. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya papan-papan instruksi yang dibuat oleh warga, seperti “Matikan Mesin”, “5 Km Harap Pelan-Pelan”, “Ngebut Benjut”, dan lain-lain.

Teman-teman dari PPBJ, Untung dan Mufti mengaitkan keberadaan pohon-pohon di jalur pedestrian sebagai penarik kehadiran burung.

Kegiatan pemetaan ini juga dinilai oleh Untung dan Mufti akan mampu mengembalikan nilai-nila ekologis yang sudah mulai hilang di kota. Intinya untuk menghadirkan suasana nyaman di dalam kota. Menurut mereka sebuah kota dikatakan nyaman jika warganya measa betah untuk berjalan kaki di dalam kota.

Dari segi konservasi, Untung dan Mufti melihat bahwa upaya peningkatan fasilitas pedestrian akan menjadikan kota sebagai tempat hidup bukan untuk manusia saja tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya.

Sementara itu Jaladwara akan memberikan kontribusi dalam hal pemetaan tinggalan pusaka di sepanjang jalur pedestrian –sesuai area yang akan disurvei-. Jaladwara mencoba menarik minat warga kota untuk kembali berjalan kaki dengan menghadirkan kembali cerita-cerita mengenai tinggalan pusaka di dalam kota.

Secara umum seperti itu gambaran obrolan kami malam itu. Langkah selanjutnya ialah mengenai persiapan workshop Peta Hijau serta menentukan hal-hal yang perlu dicermati dalam proses pemetaan.

(*) Disarikan dari hasil notulensi Mbak Melly.
(**) Bahasa walikan [terbalik] khas Malang yang berarti selow atau santai atau lambat.


Pertemuan I:

Waktu: Kamis, 26 Januari 2012 [Pkl. 19.30 – 22.00 WIB]
Lokasi: Le Warung, Jl. Cik Di Tiro

Musyawarah I di Le Warung

2 komentar:

yudhistira mengatakan...

Sudah lama sekali saya tidak mendengar kabar mengenai Malioboro, sebuah tempat dimana berbagai macam komunitas membaur menjadi satu, suatu tempat dimana banyak aktivitas terjadi di dalamnya. Ketika saya berusaha untuk mencari-cari kabar mengenai Malioboro, secara tidak sengaja saya menemukan link blog ini dan terpancing untuk memberikan komentar. Secara konsep dan ide, saya rasa tulisan di blog anda tersebut di atas merupakan suatu terobosan yang berani dalam menyikapi realitas yang terjadi pada kawasan yang mempunyai aktivitas yang kompleks seperti halnya Malioboro. Di dalam kompleksitas sebuah kawasan tentunya terdapat banyak kepentingan di dalamnya, seperti pedagang yang ingin berjualan, wisatawan yang ingin jalan-jalan, seniman-seniman yang ingin mengekspresikan karyanya pengguna transportasi umum seperti, bis, taksi, becak, dsb, dan tidak sedikit diataranya yang bertujuan untuk mengais rejeki di sana. Saya rasa kompleksitas yang terjadi itu merupakan suatu bagian dari dinamika kebudayaan itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah keberadaan kendaraan bermotor yang merupakan salah satu produk budaya itu sendiri.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa anda seolah-olah menyalahkan pengguna pengguna kendaraan bermotor??
Bisa jadi keadaan Malioboro pada saat ini sudah cocok dan nyaman bagi sebagian besar warga Jogja sendiri yang tentunya mereka lebih tau dan paham betul apa yang mereka butuhkan, lalu mengapa anda yang mengaku bukan merupakan orang asli Jogja malahan mempunyai kepentingan untuk merubah keadaan Malioboro??

Jaladwara mengatakan...

Hallo Mas Yudhis :)
Terima kasih untuk responnya.

Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan pengguna kendaraan bermotor. Hanya saja jika melihat kenyataan perilaku mereka dalam berkendara terkadang tidak dapat ditolerir. Karena dimanjakan oleh tenaga mesin, terkadang teman-teman pengendara motor cenderung untuk mendewakan kecepatan di atas segala-galanya.

Jadi, jalan raya yang harusnya menjadi ruang bersama malah terokupasi total oleh mereka. Yang penting cepat, ga peduli orang lain mau selamat atau tidak sepertinya menjadi jargon yang dikedepankan. Saya tidak juga bermaksud untuk melakukan generalisasi di sini. Hanya berdasarkan fakta saja. Jika berminat saya bisa tunjukkan bukti bahwa teman-teman pengendara motor cenderung menjadi tidak bisa membaca ketika mengendarai motor. Sehingga melanggar aturan yang sudah tertera dengan jelas dianggap menjadi hal yang sah-sah saja.

Yang perlu dicermati ialah bahwa jalan raya itu tidak hanya dibuat untuk kepentingan mesin semata. Saya pikir harga manusia jauh lebih tinggi dari sekedar mesin-mesin :)

Apakah Mas Yudhis yakin bahwa motor adalah produk budaya kita? Atau produk asing yang kita adopsi dan pada akhirnya diputuskan untuk menjadi sebuah kebudayaan?

Pertanyaan kedua terkait dengan ketidakpribumian saya. Iya, saya akui bahwa saya bukan orang Jogja. Tapi menetap cukup lama di Jogja membuat saya mempunyai rasa memiliki. Saya pikir itu wajar. Toh, saya mendambakan Jogja yang lebih baik. Apa yang salah? Apakah impian atau harapan itu hanya boleh dimiliki oleh orang Jogja asli?

Saya pun sebagai pendatang cukup merasakan bagaimana Jogja ini berubah dari tahun ke tahun. Dalam pandangan saya, ironisnya, dia berubah ke arah yang lebih semrawut ketimbang ketika dulu pertama kali saya menjejakkan kaki di tanah lumbung budaya ini.

Saya juga tidak akan menempatkan diri di pihak yang tahu segalanya. Seolah saya begitu paham akan apa yang masyarakat Jogja inginkan. Seolah kondisi Malioboro yang bebas motor adalah keinginan mereka. Tidak, saya tidak ingin berasumsi terlalu jauh.

Tapi, saya pikir pertanyaan yang cukup menyentil bisa jadi seperti ini: "Apakah benar masyarakat Jogja benar-benar tahu dan paham apa yang mereka inginkan?" Lagi-lagi berdasarkan atas kenyataan yang saya alami di lapangan, bahwa semakin banyak tinggalan budaya yang hilang dan tergantikan dengan kultur baru saya menyangsikan itu. Contoh gampangnya pusat perbelanjaan. Apa benar masyarakat Jogja membutuhkan tempat-tempat seperti itu? Jika memang membutuhkan, apa benar kebutuhan itu muncul dari keinginan mereka sendiri? Apakah kita perlu curiga kepada "oknum" yang mengarahkan masyarakat kita ke arah kapitalisme? Sepertinya kita tidak bisa memperdebatkan hal ini tanpa data yang akurat.

Namun, saya sangat senang karena bisa berdiskusi dengan Mas Yudhis. Sepertinya menarik jika bisa bertatap muka langsung. :)

Salam :D

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys